Fakta Implementasi PPDB SMAN Tahun 2019 dan Implikasinya

Sekiranya bertujuan pemerataan, zonasi saat ini sebaiknya diterapkan dengan menggunakan zonasi prestasi murni dan menghapus zonasi jarak. Nilai UN yang dikeluarkan oleh Kemdikbud merupakan dasar yang jauh lebih sahih daripada jarak. Bukankah anak dalam zonasi juga punya hak yang sama, tidak disekat oleh jarak? Pemerataan dalam zonasi itu berarti semua anak dalam satu zona mempunyai hak yang sama untuk diterima di SMAN dalam zonasinya.

Lihat juga: Surat Terbuka untuk Jokowi: Zonasi Tak Adil

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 ini mengikuti petunjuk dari Permendikbud No. 51 Tahun 2018. Beragam respons disampaikan oleh orang tua calon siswa tentang pelaksanaan PPDB ini. Respons ini pun telah ditanggapi oleh Mendikbud dan jajarannya serta para gubernur untuk memberikan solusi yang terbaik dalam implementasi Permendikbud ini sesuai kondisi daerahnya. Namun, ada fakta lain dan implikasinya yang berakibat fatal yang mungkin belum disadari oleh beliau-beliau.

Inti dari Permendikbud ini, terutama yang tertuang di bagian keempat pasal 26, 27, 29 dan 30, menyatakan bahwa seleksi penerimaan di jalur zonasi adalah memprioritaskan calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Untuk PPDB SMAN, beragam kebijakan dan jalur penerimaan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi. Faktanya, implikasi dari kebijakan seleksi zonasi berbasis jarak ini telah mengabaikan hak warga negara. seleksi zonasi jarak, selain menghalangi warga mendapatkan haknya, juga menyimpang dari tujuan pendidikan dan sistem zonasi itu sendiri.

Berikut 5 fakta dan pandangan saya terkait pelaksanaan seleksi PPDB SMAN zonasi jarak, khususnya di SMAN Kota Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan Juknis PPDB Jawa Tengah tahun 2019, jarak ditetapkan berdasarkan jarak kelurahan terhadap sekolah. Proses seleksi menerapkan 4 jalur penerimaan, yaitu jalur zonasi murni berdasarkan jarak 60%, jalur zonasi prestasi 20%, jalur prestasi (luar zona) 15% dan jalur perpindahan orang tua 5%. Data ini saya ambil dari portal PPDB Jateng untuk SMAN Kota Semarang. Terima kasih Pemprov Jawa Tengah yang telah menyediakan informasi secara online pelaksanaan PPDB SMAN ini.

Karena menggunakan payung hukum yang sama, yaitu Permendikbud No. 51 Tahun 2018, saya yakin di tempat / kota lain juga menjumpai fakta-fakta tersebut. Monggo kalau nanti teman-teman di kota / provinsi lain hendak menyampaikan fakta pelaksanaan seleksi PPDB SMAN (SMPN) di daerah masing-masing.

Fakta pertama. Jarak terjauh yang bisa diterima melalui jalur zonasi jarak di satu zona SMAN adalah 400m – 4,3km. Silahkan telusuri PPDB Jateng Statistik. Dalam satu zona sekolah, terdapat 35-100 kelurahan dengan jarak bervariasi dari 0km sampai 17,6km. Silahkan telusuri PPDB Jateng lokasi rayon.

Dari data tersebut, hanya anak dari 2-5 kelurahan terdekat yang bisa diterima lewat jalur zonasi jarak. Anak-anak di kelurahan lainnya tercabut haknya untuk dapat bersekolah di zonasi terdekatnya. Permasalahan dasarnya adalah jumlah sekolah sedikit (16 SMAN) dan zonasi luas (sampai 100 kelurahan dalam satu zona sekolah).

Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan sesuai UUD pasal 31 ayat 1 telah diabaikan dengan aturan zonasi jarak ini yang menciptakan sekat kaku di sekeling sekolah yang hanya melingkupi sedikit kelurahan terdekat. Kemdikbud dan jajarannya juga abai menyiapkan ketersediaan sekolah sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 2. Namun, Mendikbud menyatakan bahwa ini adalah tugas dari Pemda (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk memenuhi prasyarat dasar ini. Pemda gagal memenuhinya? Dengan kondisi ini, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 sebagai payung hukum PPDB zonasi berdasarkan jarak terdekat belum saatnya diterapkan.

Dengan jalur zonasi jarak tersebut, juga berlaku “Tidak perlu menjadi pintar untuk bisa bersaing masuk sekolah, yang penting rumahnya dekat dengan sekolah”. Kemana arah pendidikan kita? Demotivasi anak untuk belajar akan terjadi secara masif.

Fakta kedua. Dalam satu zona sekolah, banyak siswa yang diterima di jalur zonasi jarak mempunyai nilai UN 20-24 (rata-rata nilai MK 5-6) bahkan kurang (belasan), sedangkan banyak anak yang tidak diterima mempunyai nilai UN 32-36 (rata-rata nilai MK 8-9). Lihat sampel calon siswa yang diterima di jalur zonasi dan jumlah pendaftar.

Zonasi jarak telah membuat kesenjangan kemampuan siswa di satu SMAN semakin lebar. Distribusi kemampuan siswa dalam satu SMAN semakin lebar, dari yang bernilai UN sangat rendah sampai yang sangat tinggi. Belum lagi kalau siswa jalur zonasi prestasi dan prestasi masuk di SMAN tersebut. Makin nyata kesenjangan kemampuan siswa.

Kesenjangan kemampuan siswa dalam satu sekolah juga akan mempengaruhi proses pendidikan. Apakah ini sudah dikaji oleh Kemdikbud? Alih-alih pemerataan kualitas sekolah, justru kualitas sekolah akan semakin turun. (Update) Untuk mengatasi ini, langkah yang kemudian diambil ternyata adalah dengan menerapkan thresholding nilai UN. Dan hasilnya, siswa dengan nilai UN tinggi dimasukkan dalam peminatan MIPA, sedangkan siswa bernilai UN rendah dimasukkan dalam peminatan IPS / Bahasa (kalau ada). Saya melihatnya ini seperti mengisolasi siswa yang ‘kurang pintar’ dari siswa-siswa yang seharusnya.

Apakah ini pemerataan yang menjadi tujuan zonasi ini?

Kebijakan Kemdikbud tentang zonasi jarak ini kami pandang bertentangan dengan tujuan pendidikan dan tujuan zonasi itu sendiri.

Fakta ketiga. Dalam satu zonasi, tersedia jalur zonasi prestasi 20% untuk anak-anak dengan memperhitungkan nilai UN dan nilai prestasi lainnya. Nilai terendah anak yang dapat diterima di jalur ini antara 28.85 sampai 39. Silahkan lihat di sini.

Anak dalam zona sekolah diharuskan berebut sisa ‘kue’ dengan banyak anak (dalam zona) lainnya yang terlempar dari zonasi jarak. Bandingkan dengan anak lainnya yang diterima lewat jalur zonasi jarak. Kemdikbud telah mencederai perasaan anak dan orang tuanya. Upaya anak dalam belajar tidak mendapatkan penghargaan selayaknya.

Kami ragu Kemdikbud dan jajarannya sudah mengkaji jumlah anak yang mungkin ‘kurang beruntung’ tersebut? Misalnya, berapa jumlah (persen) anak dalam zona sekolah, jarak rumah tidak memenuhi zonasi jarak dan ber’prestasi’ (UN rata-rata 8 ke atas), namun tidak bisa sekolah di zona sekolah terdekatnya. Potensi anak tersia-siakan.

Fakta keempat. Untuk sekolah luar zona, tersedia jalur prestasi 15% dengan memperhitungkan nilai UN dan prestasi lainnya. Nilai terendah anak yang dapat diterima di jalur ini 20 sampai 40. Silahkan lihat di sini.

Ada ketimpangan nilai minimal (threshold) antara 1 SMAN dengan SMAN lainnya. Untuk satu SMA, nilai terendah di jalur prestasi ini juga lebih rendah daripada nilai zonasi prestasi. Anak-anak ‘berprestasi’ yang tidak beruntung di zonasi jarak dan zonasi prestasi di zonanya diharuskan bertarung di luar zona karena justru peluang diterimanya ada di sana.

Hal ini menunjukkan bahwa Kemdikbud melanggar prinsip zonasi itu sendiri, yaitu agar anak dapat bersekolah yang terdekat. Anak malah dipaksa sekolah di luar zona karena tidak bisa diterima dalam zonasi jarak dan zonasi prestasi di zona sekolahnya.

Kami meragukan Kemdikbud mempunyai kajian yang memadai bahwa JARAK TERDEKAT dapat digunakan sebagai parameter seleksi dalam zonasi PPDB ini. Jarak terdekat sebagai parameter seleksi sangat tidak masuk akal dan tidak berkeadilan dengan keadaan saat ini. Alih-alih untuk pemerataan dan pemetaan pendidikan sesuai tujuan zonasi, sistem zonasi jarak justru merupakan bentuk diskriminasi anak yang rumahnya cukup jauh (dalam satu zona) dan melanggar hak anak.

Fakta kelima. Jumlah anak yang mendaftar lewat jalur zonasi jarak sekitar 2-3 kali dari jumlah yang dapat diterima. Demikian juga jalur zonasi prestasi, yang mendaftar 2-3 kali yang dapat diterima. Silahkan lihat di sini dan di sini (berdasarkan tempat pendaftaran).

Ada 2/3 anak yang tidak beruntung dapat bersekolah di SMAN terdekat dalam zonasi karena rumahnya ‘sedikit lebih’ jauh dan nilai UN-nya < 32 (atau 39). Mereka mungkin dapat bersekolah di sekolah swasta. Namun, sebagian besar kami berpendapat bahwa sekolah swasta adalah pilihan karena sekolahnya bagus, bukan keterpaksaan.

Penutup. Sekiranya bertujuan pemerataan, zonasi saat ini dan tahun berikutnya sebaiknya diterapkan dengan menggunakan zonasi prestasi murni dan menghapus zonasi jarak. Nilai UN yang dikeluarkan oleh Kemdikbud merupakan dasar yang jauh lebih sahih daripada jarak. Bukankah anak dalam zonasi juga punya hak yang sama, tidak disekat oleh jarak? Pemerataan dalam zonasi itu berarti semua anak dalam satu zona mempunyai hak yang sama untuk diterima di SMAN dalam zonasinya.

Penerapan zonasi seharusnya dimulai dari penyediaan sekolah-sekolah yang merata di tiap kelurahan / kecamatan oleh Kemdikbud dan jajarannya dan Pemda. Perbaikan dan pemerataan sarana, prasarana dan SDM sekolah juga harus dilakukan sebagai prasyarat. Saya yakin anak (dan orang tua) akan lebih memilih sekolah yang paling dekat dengan rumah tanpa dipaksa dan dilupakan haknya. Bukankah ini maksud dan tujuan zonasi? Tidak ada lagi sekolah-sekolah favorit. Semua favorit.

Mudah-mudahan Kemdikbud telah memikirkan masa depan mereka dan menunaikan hak mereka atas pendidikan. Tidak dengan menyekat mereka dari sekolah terdekatnya dengan menerapkan zonasi jarak yang bertentangan dengan prinsip keadilan, amanat konstitusi dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Bagaimana fakta PPDB yang Anda temui dan pandangan Anda?

Artikel ini termuat juga di Kompasiana.
Ikuti Petisi Pencabutan Permendikbud No. 51 Tahun 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.